PENGATURAN HUKUMLINGKUNGAN INTERNASIONAL TENTANG GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF AKIBAT KEBOCORAN “THE PLATFORM” DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.

Pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di laut Indonesia terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan, UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, serta UU No.21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. Yang kesemua ini telah diratifikasi Indonesia. Sementara mengenai tanggung jawab dan ganti rugi pencemaran lingkungan laut belum secara khusus diatur dalam Undang - Undang tersebut. Peraturan gantirugi terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat terjadinya pencemaran merupakan hal yang sangat penting sebagai pembuktian terhadap penerapan hukum Internasional dan hukum Nasional itu sendiri. Namun sangat disayangkan, karena tampaknya hal ini adalah yang paling sulit untuk direalisasikan. Kasus-kasus pencemaran yang pernah terjadi di dunia maupun di Indonesia, bagaimana ganti rugi menurut hukum Internasional dan Nasional. Berdasarkan alasan-alasan diatas penulis mengambil judul proposal skirpsi dengan judul “PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TENTANG GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF AKIBAT KEBOCORAN THE PLATFORM DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.